Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Prof Takahashi: Keadilan Internasional Menjadi Lelucon yang Memuakkan
loading...
A
A
A
Penegakan hukum internasional berada di tangan Dewan Keamanan PBB, namun dengan hak veto yang dimiliki oleh lima negara yang kebetulan berada di pihak pemenang pada tahun 1945, badan tersebut berkali-kali terbukti tidak mampu memenuhi mandatnya. Majelis Umum tidak memiliki kekuatan penegakan hukum.
PBB, ICC, dan sebagian besar organisasi internasional lainnya selalu kekurangan dana, yang berarti mereka sangat bergantung pada kontribusi sukarela dari negara.
Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh yang tidak semestinya dari negara-negara kaya dan berkuasa: dengan kata lain, negara-negara Barat yang kaya.
Pada tingkat yang lebih mendasar, lembaga-lembaga internasional ini tidak mewakili. Meskipun organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam sebagian besar perdebatan, hanya pemerintah yang mempunyai suara dalam proses pengambilan keputusan – meskipun faktanya, seperti yang kita lihat dalam kasus Gaza, bahkan pemerintah negara demokrasi pun tidak mewakili keinginan tersebut.
Agresi dan penjajahan Israel harus dihentikan, dan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Palestina harus dimintai pertanggungjawaban – termasuk para pemimpin Barat yang terlibat dalam genosida.
"Namun, kita tidak boleh berhenti di situ," ujar Takahashi. "Kita harus menuntut reformasi revolusioner terhadap lembaga-lembaga internasional. Mereka harus dibuat benar-benar demokratis dan egaliter," tambahnya.
Pemerintah harus mencerminkan suara rakyat, melalui organisasi masyarakat sipil dan cara perwakilan demokratis lainnya – bukan pemerintah yang sering kali dikuasai oleh kelompok kaya dan berkuasa.
Menciptakan tatanan dunia yang menjamin keadilan dan persamaan hak bagi semua orang tidaklah mudah. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan dari masyarakat global, dengan memberikan tekanan pada pemerintah dan organisasi internasional untuk melakukan perubahan. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa “tidak akan pernah lagi” menjadi kenyataan.
PBB, ICC, dan sebagian besar organisasi internasional lainnya selalu kekurangan dana, yang berarti mereka sangat bergantung pada kontribusi sukarela dari negara.
Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh yang tidak semestinya dari negara-negara kaya dan berkuasa: dengan kata lain, negara-negara Barat yang kaya.
Pada tingkat yang lebih mendasar, lembaga-lembaga internasional ini tidak mewakili. Meskipun organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam sebagian besar perdebatan, hanya pemerintah yang mempunyai suara dalam proses pengambilan keputusan – meskipun faktanya, seperti yang kita lihat dalam kasus Gaza, bahkan pemerintah negara demokrasi pun tidak mewakili keinginan tersebut.
Agresi dan penjajahan Israel harus dihentikan, dan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Palestina harus dimintai pertanggungjawaban – termasuk para pemimpin Barat yang terlibat dalam genosida.
"Namun, kita tidak boleh berhenti di situ," ujar Takahashi. "Kita harus menuntut reformasi revolusioner terhadap lembaga-lembaga internasional. Mereka harus dibuat benar-benar demokratis dan egaliter," tambahnya.
Pemerintah harus mencerminkan suara rakyat, melalui organisasi masyarakat sipil dan cara perwakilan demokratis lainnya – bukan pemerintah yang sering kali dikuasai oleh kelompok kaya dan berkuasa.
Menciptakan tatanan dunia yang menjamin keadilan dan persamaan hak bagi semua orang tidaklah mudah. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan dari masyarakat global, dengan memberikan tekanan pada pemerintah dan organisasi internasional untuk melakukan perubahan. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa “tidak akan pernah lagi” menjadi kenyataan.
(mhy)
Explore More