Cara Rasulullah Memimpin Pemerintahan Kedepankan Tawazun
Minggu, 18 Oktober 2020 - 21:10 WIB
loading...
Imam Shamsi Ali, Direktur/Imam Jamaica Muslim Center (kanan) dalam sebuah acara di New York beberapa waktu lalu. Foto/Sit
A
A
A
Imam Shamsi Ali
Imam/Direktur Jamaica Muslim Center
Presiden Nusantara Foundation
Konon, kabarnya Demokrasi itu dipahami sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, bahwa kekuasaan tertinggi itu sesungguhnya ada di tangan rakyat.
Pengertian di atas tentunya adalah pemahaman demokrasi yang berbentuk liberal. Bahwa Demokrasi liberal memang semuanya terpusat pada manusia. Manusia memang menempatkan diri sebagai Superman dalam hidupnya. (Baca Juga: Revolusi Ala Erdogan dan Harapan Umat )
Pemahaman ini tentunya merupakan antitesis dari konsep teokrasi atau konsep bernegara yang berdasarkan kepada paham agama secara mutlak. Di mana pemerintah diyakini sebagai "representasi Tuhan" dan karenanya memiliki hak sacara mutlak untuk menentukan urusan publik sesuai keyakinan dari agama yang dianutnya.
Antara paham Demokrasi liberal dan konsep negara teokrasi sesungguhnya memilki kecenderungan yang sama. Keduanya adalah konsep yang rentang melahirkan "absolutisme" yang dapat merugikan negara atau bangsa. Dalam konsep Demokrasi liberal rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sering mengantar kepada paham dan praktek hidup yang sesuai dengan kecenderungan rakyat banyak.
Hal ini tentu sangat berbahaya. Karena kebenaran dan kebatilan, khususnya yang berkaitan dengan agama dan moralitas, akan ditentukan oleh arah suara rakyat mayoritas. Jika mayoritas rakyat itu sadar agama dan moralitas tentu masih positif. Tapi sebaliknya jika mayoritas rakyat telah menyeleweng dari nilai-nilai "kefitrahan" kemanusiaan maka akan terlahir kemudian kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan dengan fitrah manusia.
Sebaliknya pada konsep teokrasi kekuasaan tertinggi ada pada pemimpin (Imam) yang diyakini sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan karenanya, atas nama agama atau Tuhan, kebijakan publik semuanya ditentukan oleh pemimpin.
Masalahnya adalah pemimpin itu walaupun memang diyakini sebagai wakil Tuhan (khususnya dalam konteks pemerintahan Syiah), tapi pastinya mereka adalah tetap manusia yang memiliki semua kecenderungan manusia itu (hawa nafsu, dan lain-lain).
Maka sebagaimana teori yang mengatakan bahwa "power tend to corrupt" (kekuasaan cenderung korup/rusak) paham teokrasi ini tidak jarang berakhir pada kekuasaan mutlak (diktatorship) yang melahirkan kesemena-menaan dan manipulasi dalam kebijakan publik dan menejemen negara.
Di sinilah kemudian Islam dan praktek publik (kenegaraan) Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengambil jalan tengah (wasatiyah). Yaitu mengambil sebuah sistem yang di satu sisi memberikan hak otoritas (kekuasaan) kepada penguasa. Dan kepada taat penguasa (umara) dapat dipandang sebagai ketaatan kepada Allah dan RasulNya.
Imam/Direktur Jamaica Muslim Center
Presiden Nusantara Foundation
Konon, kabarnya Demokrasi itu dipahami sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, bahwa kekuasaan tertinggi itu sesungguhnya ada di tangan rakyat.
Pengertian di atas tentunya adalah pemahaman demokrasi yang berbentuk liberal. Bahwa Demokrasi liberal memang semuanya terpusat pada manusia. Manusia memang menempatkan diri sebagai Superman dalam hidupnya. (Baca Juga: Revolusi Ala Erdogan dan Harapan Umat )
Pemahaman ini tentunya merupakan antitesis dari konsep teokrasi atau konsep bernegara yang berdasarkan kepada paham agama secara mutlak. Di mana pemerintah diyakini sebagai "representasi Tuhan" dan karenanya memiliki hak sacara mutlak untuk menentukan urusan publik sesuai keyakinan dari agama yang dianutnya.
Antara paham Demokrasi liberal dan konsep negara teokrasi sesungguhnya memilki kecenderungan yang sama. Keduanya adalah konsep yang rentang melahirkan "absolutisme" yang dapat merugikan negara atau bangsa. Dalam konsep Demokrasi liberal rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sering mengantar kepada paham dan praktek hidup yang sesuai dengan kecenderungan rakyat banyak.
Hal ini tentu sangat berbahaya. Karena kebenaran dan kebatilan, khususnya yang berkaitan dengan agama dan moralitas, akan ditentukan oleh arah suara rakyat mayoritas. Jika mayoritas rakyat itu sadar agama dan moralitas tentu masih positif. Tapi sebaliknya jika mayoritas rakyat telah menyeleweng dari nilai-nilai "kefitrahan" kemanusiaan maka akan terlahir kemudian kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan dengan fitrah manusia.
Sebaliknya pada konsep teokrasi kekuasaan tertinggi ada pada pemimpin (Imam) yang diyakini sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan karenanya, atas nama agama atau Tuhan, kebijakan publik semuanya ditentukan oleh pemimpin.
Masalahnya adalah pemimpin itu walaupun memang diyakini sebagai wakil Tuhan (khususnya dalam konteks pemerintahan Syiah), tapi pastinya mereka adalah tetap manusia yang memiliki semua kecenderungan manusia itu (hawa nafsu, dan lain-lain).
Maka sebagaimana teori yang mengatakan bahwa "power tend to corrupt" (kekuasaan cenderung korup/rusak) paham teokrasi ini tidak jarang berakhir pada kekuasaan mutlak (diktatorship) yang melahirkan kesemena-menaan dan manipulasi dalam kebijakan publik dan menejemen negara.
Di sinilah kemudian Islam dan praktek publik (kenegaraan) Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengambil jalan tengah (wasatiyah). Yaitu mengambil sebuah sistem yang di satu sisi memberikan hak otoritas (kekuasaan) kepada penguasa. Dan kepada taat penguasa (umara) dapat dipandang sebagai ketaatan kepada Allah dan RasulNya.
Lihat Juga :
