Islam Membangun Negara Tanpa Pajak dan Utang (3/Tamat)

Membangun negara tanpa pajak dan utang, mungkinkah? Berikut pandangan Islam terhadap penerapan pajak dalam negara dan cara mengelolanya.

Ulasan ini adalah lanjutan dari penjelasan Ustaz Farid Nu'man Hasan terkait pihak yang mengatakan ada kewajiban selain zakat dari rakyat kepada pemerintah. Ini juga menjadi pendapat dari imam 4 mazhab.

Baca Juga: Islam Membangun Negara Tanpa Pajak dan Utang (1)

Syekh Al-Qaradhawi berkata:

فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة:وبعد أن فندنا كل الشبهات التي يتمسك بها معارضو شرعية الضرائب العادلة، يحسن بنا -لتأكيد ما بيَّناه في هذا الفصل- أن نذكر أن الفقه الإسلامي قد عرف ضرائب غير الزكاة، أعني ضرائب عادلة أقرها جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة، كما عرفوا الضرائب غير العادلة، ورتبوا عليها أحكامًا.لكنهم لم يطلقوا على هذه وتلك اسم "الضرائب" بل سماها بعض الفقهاء من المالكية: "الوظائف" أو "الخراج". وسماها بعض الحنفية: " النوائب " -جمع نائبة- وهى أسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو باطل .وسماها بعض الحنابلة: "الكلف السلطانية" أي التكليفات المالية التي يُلزم بها السلطان رعيته أو طائفة منهم.

Ahli Fiqih Madzhab Empat Membolehkan Pajak yang Adil
Setelah kita bantah semua syubhat yang dijadikan pegangan pihak yang menentang digunakannya sistem pajak yang adil. Ada baiknya untuk memperkuat keterangan kita dalam bagian ini, kita katakan bahwa fiqih Islam telah mengenal pajak-pajak selain zakat, yakni pajak yang adil yang telah ditetapkan jamaah ahli fiqih dari madzhab-madzhab yang dianut sebagaimana mereka juga telah mengatahui pajak-pajak yang tdk adil dan menetapkan hukum-hukumnya.

Akan tetapi para ahli fiqih itu memang tidak mengistilahkannya dengan nama "pajak", tetapi sebagian ahli fiqih Maliki menamakannya dengan wazha-if atau kharraj. Sebagaian Hanafi menyebutnya Nawa-ib, jamak dari naaibah, yaitu nama bagi sesuatu yang menggantikan seseorang dari pihak Sultan dengan sesuatu yang hak atau batil.

Sebagian pengikut Hambali menamakannya dengan Kalf as-Sulthaniyah, yaitu beban harta yg diwajibkan sultan trhadap rakyatnya atau kepada sebagian dari mereka. (Ibid)

Samakah Pajak dengan Maks?
Jika diperhatikan definisinya, maka jelaslah maks lebih pas disebut dengan "pajak yang zalim". Tentunya hal itu memang terlarang. Sedangkan yang kita bahas adalah pajak yang adil (Adh-Dhara-ib Al 'Adilah), manusiawi, memiliki maslahat yang jelas, dan memang diambil dari sumber yang baik dan patut, dan disalurkan untuk kepentingan kebaikan pula; seperti belanja negara untuk pembangunan, biaya peperangan, pendidikan, gaji tentara dan guru, dan semisalnya.

Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang muks: