Jejak Perjuangan Ebrahim Raisi Membela Palestina: Israel Anak Haram AS
Selasa, 21 Mei 2024 - 14:44 WIB
Di akhir pesannya, beliau menyampaikan salam kepada kekuatan perlawanan di kawasan, mulai dari Palestina, Lebanon dan Suriah hingga Irak, Afghanistan dan Yaman, mengingat upaya yang dilakukan Jenderal Qassem Soleimani, Imam Khomeini dan Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dalam mendukung perlawanan.
Tiga hari kemudian, Presiden Raisi menyatakan bahwa semua negara Islam dan Arab serta semua orang yang mencari kebebasan di dunia harus mencapai konvergensi dan kerja sama yang serius dalam menghentikan kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina yang tertindas.
Dia menambahkan bahwa Iran akan berusaha mencapai koordinasi tersebut dengan menghubungi para pemimpin negara-negara Islam, dan menugaskan kementerian luar negeri untuk mengatur pertemuan dengan para pemimpin regional.
Pada hari-hari berikutnya, ia mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Irak, Suriah, Turki, Qatar, Oman dan negara-negara lain, mengutuk kejahatan Israel terhadap warga Gaza dan mendesak tindakan diplomasi yang kuat.
Proposal 10 poin pada KTT Riyadh
Satu bulan setelah rezim Israel melancarkan agresi genosidanya, Presiden Raisi adalah salah satu dari 57 pemimpin Muslim yang menghadiri pertemuan puncak luar biasa mengenai Palestina di ibu kota Saudi, Riyadh.
Awalnya, 22 anggota Liga Arab diharapkan menghadiri KTT Riyadh, namun kemudian diperluas hingga mencakup Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari 57 negara mayoritas Muslim.
Berbeda dengan para pemimpin lain yang menghadiri pertemuan tersebut, Presiden Raisi tidak berbasa-basi dalam mengecam genosida di Gaza dan mendesak masyarakat dunia untuk memboikot dan mengadili rezim pembunuh anak tersebut, yang menurutnya adalah “anak haram AS.”
“Apa yang terjadi dalam lima minggu terakhir di Gaza dan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki merupakan sumber sejarah yang memalukan bagi etika, hukum, dan kemanusiaan,” tegasnya saat itu, sambil mendesak OKI untuk bertindak sebagai kekuatan pemersatu dalam rangka menjaga ketertiban untuk membantu rakyat Palestina.
Presiden Raisi menegaskan kembali posisi lama Iran dalam menyelenggarakan referendum di mana seluruh Muslim, Yahudi, dan Kristen Palestina, dari sungai hingga laut, termasuk mereka yang diusir dari wilayah tersebut, akan berpartisipasi dan menentukan nasib mereka.
Dalam pidatonya, ia juga mengusulkan serangkaian tindakan melawan rezim Israel dan mendukung Palestina, yang dirangkum dalam sepuluh poin utama.
Tiga poin pertama menyerukan diakhirinya pembantaian warga sipil di Gaza, pencabutan total blokade kemanusiaan, dan penarikan segera militer rezim Zionis dari wilayah tersebut.
Tiga poin berikutnya berkaitan dengan sikap anggota OKI terhadap rezim Zionis dan menyerukan penghentian hubungan politik dan ekonomi, penetapan tentara Israel sebagai organisasi teroris, dan pembentukan pengadilan internasional untuk menghukum kejahatan Israel.
Empat poin terakhir berkaitan dengan Gaza pascaperang, dan termasuk rekonstruksi infrastruktur di wilayah yang terkepung melalui dana, serta bantuan kemanusiaan, menyatakan tanggal pemboman Rumah Sakit Arab Al-Ahli sebagai hari genosida di kalender resmi negara-negara Islam, dan mempersenjatai rakyat Gaza jika kejahatan tanpa henti yang dilakukan rezim Israel terus berlanjut.
Mengungkap kerapuhan rezim Israel
Pada bulan November, Presiden Raisi mengatakan kejahatan brutal Israel di Gaza adalah akibat dari rasa frustrasi karena mereka menderita kekalahan militer yang memalukan dan gagal mencapai tujuan strategis mereka.
Ia juga mencatat bahwa “pembunuhan perempuan dan anak-anak tidak berarti kemenangan,” dan pembantaian warga sipil tersebut “menciptakan suasana kebencian anti-Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia.”
Tiga hari kemudian, Presiden Raisi menyatakan bahwa semua negara Islam dan Arab serta semua orang yang mencari kebebasan di dunia harus mencapai konvergensi dan kerja sama yang serius dalam menghentikan kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina yang tertindas.
Dia menambahkan bahwa Iran akan berusaha mencapai koordinasi tersebut dengan menghubungi para pemimpin negara-negara Islam, dan menugaskan kementerian luar negeri untuk mengatur pertemuan dengan para pemimpin regional.
Baca Juga
Pada hari-hari berikutnya, ia mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Irak, Suriah, Turki, Qatar, Oman dan negara-negara lain, mengutuk kejahatan Israel terhadap warga Gaza dan mendesak tindakan diplomasi yang kuat.
Proposal 10 poin pada KTT Riyadh
Satu bulan setelah rezim Israel melancarkan agresi genosidanya, Presiden Raisi adalah salah satu dari 57 pemimpin Muslim yang menghadiri pertemuan puncak luar biasa mengenai Palestina di ibu kota Saudi, Riyadh.
Awalnya, 22 anggota Liga Arab diharapkan menghadiri KTT Riyadh, namun kemudian diperluas hingga mencakup Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari 57 negara mayoritas Muslim.
Berbeda dengan para pemimpin lain yang menghadiri pertemuan tersebut, Presiden Raisi tidak berbasa-basi dalam mengecam genosida di Gaza dan mendesak masyarakat dunia untuk memboikot dan mengadili rezim pembunuh anak tersebut, yang menurutnya adalah “anak haram AS.”
“Apa yang terjadi dalam lima minggu terakhir di Gaza dan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki merupakan sumber sejarah yang memalukan bagi etika, hukum, dan kemanusiaan,” tegasnya saat itu, sambil mendesak OKI untuk bertindak sebagai kekuatan pemersatu dalam rangka menjaga ketertiban untuk membantu rakyat Palestina.
Presiden Raisi menegaskan kembali posisi lama Iran dalam menyelenggarakan referendum di mana seluruh Muslim, Yahudi, dan Kristen Palestina, dari sungai hingga laut, termasuk mereka yang diusir dari wilayah tersebut, akan berpartisipasi dan menentukan nasib mereka.
Dalam pidatonya, ia juga mengusulkan serangkaian tindakan melawan rezim Israel dan mendukung Palestina, yang dirangkum dalam sepuluh poin utama.
Tiga poin pertama menyerukan diakhirinya pembantaian warga sipil di Gaza, pencabutan total blokade kemanusiaan, dan penarikan segera militer rezim Zionis dari wilayah tersebut.
Tiga poin berikutnya berkaitan dengan sikap anggota OKI terhadap rezim Zionis dan menyerukan penghentian hubungan politik dan ekonomi, penetapan tentara Israel sebagai organisasi teroris, dan pembentukan pengadilan internasional untuk menghukum kejahatan Israel.
Empat poin terakhir berkaitan dengan Gaza pascaperang, dan termasuk rekonstruksi infrastruktur di wilayah yang terkepung melalui dana, serta bantuan kemanusiaan, menyatakan tanggal pemboman Rumah Sakit Arab Al-Ahli sebagai hari genosida di kalender resmi negara-negara Islam, dan mempersenjatai rakyat Gaza jika kejahatan tanpa henti yang dilakukan rezim Israel terus berlanjut.
Mengungkap kerapuhan rezim Israel
Pada bulan November, Presiden Raisi mengatakan kejahatan brutal Israel di Gaza adalah akibat dari rasa frustrasi karena mereka menderita kekalahan militer yang memalukan dan gagal mencapai tujuan strategis mereka.
Ia juga mencatat bahwa “pembunuhan perempuan dan anak-anak tidak berarti kemenangan,” dan pembantaian warga sipil tersebut “menciptakan suasana kebencian anti-Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia.”
Lihat Juga :
