Pemilu: Syariat Tidak Menentukan Sistem, tapi Memberikan Pedoman

Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktik pemilu , khususnya yang dipraktikkan di Indonesia maupun di dunia lain.

Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (uslûb), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa . Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib.

Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat . Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya.

Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.



Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)”. (HR Muslim dari Tamîm al-Dârî).

Hadis tersebut menunjukkan agar umat dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Qâf [50] : 16-18.


Wa laqad khalaqnal insaana wa na'lamu maa tuwaswisu bihii nafsuhuu wa Nahnu aqrabu ilaihi min hablil wariid

16. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.


'Iz yatalaqqal mutalaqqi yaani 'anil yamiini wa 'anish shimaali qa'iid

17. (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.


Maa yalfizu min qawlin illaa ladaihi raqiibun 'atiid

18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).



Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi SAW bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak. (HR Muslim).

Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum.