Prof McCandless: Israel dan Sekutunya Akan Terpaksa Mundur
Jum'at, 01 Maret 2024 - 11:00 WIB
Pengadilan pada akhirnya menolak kasus tersebut karena berada di luar yurisdiksinya namun tetap memutuskan bahwa kampanye militer Israel di Gaza “masuk akal” merupakan genosida, dan meminta para pemimpin AS untuk mengkaji “hasil dari dukungan mereka yang tak henti-hentinya terhadap pengepungan militer terhadap warga Palestina di Gaza”.
Di Belanda, sekelompok LSM termasuk Oxfam di pengadilan nasional menantang keputusan pemerintah Belanda untuk terus memberikan bantuan militer kepada Israel di tengah perang di Gaza, dan menang.
Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk berhenti memasok suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, dengan alasan “risiko yang jelas berupa pelanggaran serius terhadap hukum internasional”.
Kasus-kasus pengadilan ini dan kasus-kasus serupa lainnya berfungsi sebagai peringatan bagi pemerintah nasional bahwa pengabaian mereka terhadap hukum internasional dapat menimbulkan konsekuensi di dalam negeri.
Hal ini juga menunjukkan tekad masyarakat sipil untuk mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hubungan internasional.
Sementara itu, dampak gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) juga semakin berkembang sebagai bentuk perlawanan sipil terhadap pendudukan Israel. Di seluruh dunia Arab, dan secara global, asosiasi akademis, serikat pekerja, gereja, dewan kota setempat, dan investor swasta mulai melakukan divestasi dan memutuskan hubungan dengan Israel untuk mendukung tujuan gerakan BDS.
Boikot budaya terhadap Israel juga meningkat, dengan banyak selebriti global yang membatalkan jadwal pertunjukan mereka di Israel. Ada juga dorongan untuk menjauhkan Israel dari acara kebudayaan internasional, seperti Eurovision.
Ketika perang terhadap rakyat Palestina, yang digambarkan oleh profesor hukum internasional Richard Falk sebagai “genosida paling transparan sepanjang sejarah umat manusia”, disiarkan di televisi, sebuah gerakan global untuk perubahan sedang dimobilisasi – sebuah gerakan untuk keadilan dan perlakuan setara terhadap semua orang, berdasarkan hukum internasional.
Tragisnya bagi warga Palestina, dan seluruh umat manusia, masih terdapat perlawanan yang signifikan terhadap tuntutan jelas yang dibuat oleh gerakan ini.
Bertentangan dengan perintah awal ICJ untuk mencegah tindakan genosida, Israel masih melakukan serangan udara dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mengabaikan meningkatnya dukungan global terhadap gencatan senjata di Gaza, termasuk dari mayoritas pemilih AS, pemerintahan Biden masih menghalangi resolusi DK PBB yang menyerukan diakhirinya permusuhan.
Terlepas dari keputusan awal ICJ bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat terus memberikan dukungan militer, politik dan diplomatik kepada sekutu mereka.
Tantangan-tantangan besar ini tidak berarti bahwa gerakan menuju tatanan baru yang berbasis aturan yang lebih adil dan berprinsip tidak akan berhasil. Gerakan ini memiliki akar yang luas dan tujuan jangka panjang yang menyatu. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut kemungkinan besar akan dicapai melalui proses perubahan sosial yang non-linier namun transformatif.
Jika tren yang saat ini kita amati di pengadilan, di jalanan, di Majelis Umum PBB dan di tempat lain terus berlanjut, Israel dan sekutunya pada akhirnya akan terpaksa mundur dan menyelaraskan tindakan mereka dengan hukum internasional.
Meningkatnya dukungan terhadap perjuangan Palestina di seluruh dunia akan membawa kedua belah pihak pada posisi yang lebih setara, dan membuka jalan bagi penyelesaian politik yang inklusif dan adil yang dapat mengatasi akar penyebab konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan menghasilkan perdamaian jangka panjang.
Pencapaian dan preseden tersebut akan memperkuat landasan bagi tatanan yang lebih berprinsip dan berbasis aturan – yang melindungi kelompok rentan dari tindakan agresi ekstrem dan membuat semua negara sama-sama bertanggung jawab terhadap hukum internasional.
Di Belanda, sekelompok LSM termasuk Oxfam di pengadilan nasional menantang keputusan pemerintah Belanda untuk terus memberikan bantuan militer kepada Israel di tengah perang di Gaza, dan menang.
Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk berhenti memasok suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, dengan alasan “risiko yang jelas berupa pelanggaran serius terhadap hukum internasional”.
Kasus-kasus pengadilan ini dan kasus-kasus serupa lainnya berfungsi sebagai peringatan bagi pemerintah nasional bahwa pengabaian mereka terhadap hukum internasional dapat menimbulkan konsekuensi di dalam negeri.
Hal ini juga menunjukkan tekad masyarakat sipil untuk mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hubungan internasional.
Sementara itu, dampak gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) juga semakin berkembang sebagai bentuk perlawanan sipil terhadap pendudukan Israel. Di seluruh dunia Arab, dan secara global, asosiasi akademis, serikat pekerja, gereja, dewan kota setempat, dan investor swasta mulai melakukan divestasi dan memutuskan hubungan dengan Israel untuk mendukung tujuan gerakan BDS.
Boikot budaya terhadap Israel juga meningkat, dengan banyak selebriti global yang membatalkan jadwal pertunjukan mereka di Israel. Ada juga dorongan untuk menjauhkan Israel dari acara kebudayaan internasional, seperti Eurovision.
Ketika perang terhadap rakyat Palestina, yang digambarkan oleh profesor hukum internasional Richard Falk sebagai “genosida paling transparan sepanjang sejarah umat manusia”, disiarkan di televisi, sebuah gerakan global untuk perubahan sedang dimobilisasi – sebuah gerakan untuk keadilan dan perlakuan setara terhadap semua orang, berdasarkan hukum internasional.
Tragisnya bagi warga Palestina, dan seluruh umat manusia, masih terdapat perlawanan yang signifikan terhadap tuntutan jelas yang dibuat oleh gerakan ini.
Bertentangan dengan perintah awal ICJ untuk mencegah tindakan genosida, Israel masih melakukan serangan udara dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mengabaikan meningkatnya dukungan global terhadap gencatan senjata di Gaza, termasuk dari mayoritas pemilih AS, pemerintahan Biden masih menghalangi resolusi DK PBB yang menyerukan diakhirinya permusuhan.
Terlepas dari keputusan awal ICJ bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat terus memberikan dukungan militer, politik dan diplomatik kepada sekutu mereka.
Tantangan-tantangan besar ini tidak berarti bahwa gerakan menuju tatanan baru yang berbasis aturan yang lebih adil dan berprinsip tidak akan berhasil. Gerakan ini memiliki akar yang luas dan tujuan jangka panjang yang menyatu. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut kemungkinan besar akan dicapai melalui proses perubahan sosial yang non-linier namun transformatif.
Jika tren yang saat ini kita amati di pengadilan, di jalanan, di Majelis Umum PBB dan di tempat lain terus berlanjut, Israel dan sekutunya pada akhirnya akan terpaksa mundur dan menyelaraskan tindakan mereka dengan hukum internasional.
Meningkatnya dukungan terhadap perjuangan Palestina di seluruh dunia akan membawa kedua belah pihak pada posisi yang lebih setara, dan membuka jalan bagi penyelesaian politik yang inklusif dan adil yang dapat mengatasi akar penyebab konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan menghasilkan perdamaian jangka panjang.
Pencapaian dan preseden tersebut akan memperkuat landasan bagi tatanan yang lebih berprinsip dan berbasis aturan – yang melindungi kelompok rentan dari tindakan agresi ekstrem dan membuat semua negara sama-sama bertanggung jawab terhadap hukum internasional.
(mhy)
