Muhammad Yunus: Bankir Orang Miskin yang Jadi Pemimpin Sementara Bangladesh

Pada tahun 2006, Yunus dan Grameen Bank bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas kerja mereka untuk "menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah".

Pada saat itu, bank tersebut telah meminjamkan lebih dari USD7 miliar kepada lebih dari tujuh juta peminjam, 97 persen di antaranya adalah perempuan, dengan tingkat pembayaran kembali hampir 100 persen.

"Saya melihat orang miskin keluar dari kemiskinan setiap hari... kita dapat melihat bahwa kita dapat menciptakan dunia yang bebas kemiskinan... di mana satu-satunya tempat kita akan melihat kemiskinan adalah di museum, museum kemiskinan," kata Yunus saat itu.

Yunus kini dihadapkan pada kerasnya politik yang melampaui teori.

Tugas langsungnya adalah memulihkan stabilitas setelah lima minggu protes yang mematikan. Akan tetapi masalah yang lebih besar adalah krisis ekonomi yang telah menyebabkan melonjaknya harga pangan dan sektor pekerjaan swasta yang stagnan.

"Pemerintah baru perlu menstabilkan ekonomi dan menahan inflasi … serta menstabilkan nilai tukar," kata Ahsan dari Policy Research Institute kepada Al Jazeera.

Jon Danilowicz, mantan diplomat AS yang menghabiskan delapan tahun bekerja di Bangladesh, yakin bahwa pengangkatan Yunus adalah pilihan yang tepat karena profil internasionalnya akan membantu negara Asia Selatan berpenduduk 170 juta jiwa itu.



Sasaran Hasina

Yunus menjadi sasaran kemarahan Hasina setelah ia melontarkan gagasan untuk mendirikan partai politik pada tahun 2007.

Ide awal Yunus untuk mendirikan partai muncul di tengah kegagalan dua partai utama – Liga Awami pimpinan Hasina dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang beroposisi – dalam mengatasi korupsi yang merajalela dan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Pada tahun 2011, Hasina, yang menganggap ekonom yang disegani saat itu berusia 71 tahun sebagai ancaman politik, mencopot Yunus dari jabatannya sebagai direktur pelaksana Grameen Bank, dengan menyebutnya sebagai "penghisap darah" kaum miskin.

Pemerintahnya kemudian meluncurkan penyelidikan keuangan terhadap bisnis nirlaba yang dijalankan Yunus. Tahun lalu, ia dihukum karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan, dan ia telah menjadi subjek kasus korupsi yang sedang berlangsung yang dianggap banyak orang sebagai penipuan.



Protes terbaru, yang dimulai terhadap kuota pekerjaan pemerintah tetapi berubah menjadi gerakan rakyat yang jauh lebih besar, merupakan tanda bahwa kaum muda negara itu, yang mencakup sepertiga dari populasi, mencari bentuk politik baru dengan demokrasi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Yunus "telah mengalami penganiayaan terus-menerus oleh rezim sebelumnya dan dia dapat memilih untuk meninggalkan negara itu tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu", kata Ahsan.

"Dia bersedia untuk mendukung lembaganya sendiri dan negaranya, jadi jelas dia seorang patriot."