Islamofobia di India: Upaya Gagal Menjauhkan Umat Hindu dengan Restoran Milik Umat Islam
loading...
![Islamofobia di India:...](https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2024/07/27/786/1423705/islamofobia-di-india-upaya-gagal-menjauhkan-umat-hindu-dengan-restoran-milik-umat-islam-ofl.webp)
Warung milik Mohammad Azeem di Vehalna Chowk memajang namanya setelah mendapat perintah dari polisi. Foto: Al Jazeera]
A
A
A
Apoorvanand, Pengajar Bahasa Hindi di Universitas Delhi, mengatakan umat Islam terus dianiaya di India meskipun Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berhaluan nasionalis Hindu , melemah dalam pemilu yang baru-baru ini diadakan.
BJP gagal memperoleh suara mayoritas dan hanya mampu membentuk pemerintahan dengan dukungan dari sejumlah partai regional yang mengaku sekuler .
Diharapkan dengan jumlah anggota parlemen yang lebih sedikit di Parlemen India, BJP akan lebih tenang dan sekutu-sekutu "sekuler" barunya akan bertindak sebagai penghambat kebijakan anti-Muslim partai tersebut.
"Nyatanya harapan seperti itu tak menjadi kenyataan," tulis Apoorvanand dalam artikelnya berjudul "Why BJP’s election upset failed to halt the persecution of Muslims in India" yang dilansir Al Jazeera, Jumat 26 Juli 2024.
Hanya lebih dari sebulan setelah pembentukan pemerintahan baru, harapan-harapan tersebut telah diingkari. Pihak berwenang di negara-negara bagian yang dipimpin BJP, termasuk polisi dan administrasi sipil, telah mulai menciptakan metode-metode baru untuk melecehkan, mempermalukan, dan menyerang umat Islam setelah pemilihan umum.
Contoh terbaru adalah dari Uttar Pradesh. Negara bagian yang diperintah BJP ini mengirimkan jumlah anggota parlemen terbanyak ke Parlemen.
Awal bulan ini, polisi negara bagian itu mengeluarkan perintah yang mewajibkan restoran dan bahkan gerobak makanan pinggir jalan di sepanjang rute yang dilalui peziarah Hindu untuk mencantumkan nama-nama pemilik dan karyawan mereka di papan-papan pajangan. Rute ini setiap tahun dilalui ribuan peziarah Hindu.
Polisi mengklaim perintah tersebut diberikan untuk "membantu para peziarah" yang berjalan kaki ke tempat-tempat suci selama bulan suci Shravan untuk menghindari membeli makanan dari tempat-tempat yang mungkin menyajikan makanan yang tidak sesuai dengan perilaku suci yang harus mereka ikuti dalam ziarah mereka.
Negara bagian Uttarakhand dan Madhya Pradesh dengan cepat mengikuti dan mengeluarkan perintah serupa, yang mewajibkan semua tempat usaha mereka untuk mencantumkan nama-nama pemilik dan karyawan mereka di tempat-tempat yang mencolok.
Pihak berwenang di kota Ujjain di Madhya Pradesh, tujuan ziarah penting umat Hindu, bahkan mengatakan bahwa mereka yang menolak melaksanakan perintah tersebut akan dikenai denda yang besar.
Menurut Apoorvanand, ini tentu saja, bukan sekadar kebijakan yang tidak bersalah untuk “membantu” para peziarah Hindu mempertahankan pola makan vegetarian mereka, tetapi cara yang cerdas untuk mengidentifikasi tempat usaha yang dimiliki oleh umat Islam dan memastikan bahwa umat Hindu tidak akan menghampiri bisnis mereka.
Pihak berwenang membantah bahwa kebijakan tersebut diskriminatif terhadap bisnis Muslim, dengan mengklaim bahwa kebijakan tersebut "netral terhadap agama".
Mereka mengatakan persyaratan baru tersebut tidak menargetkan kelompok agama tertentu, tetapi gagal menjelaskan bagaimana mengetahui nama pemilik dan karyawan restoran membantu umat Hindu memutuskan apakah restoran tersebut menyajikan makanan yang sesuai dengan persyaratan diet mereka.
Pihak berwenang mengatakan bahwa kejadian sebelumnya tentang pemilik restoran yang "menyembunyikan identitas mereka" menyebabkan "kebingungan" dalam benak umat Hindu, yang pada gilirannya menyebabkan "masalah hukum dan ketertiban".
Yang dimaksud polisi dengan ini adalah bahwa beberapa pemilik bisnis Muslim memberi nama restoran mereka yang terdengar seperti Hindu, dan ketika beberapa peziarah akhirnya mengetahui bahwa pemilik atau karyawan tersebut sebenarnya Muslim, mereka melakukan kekerasan.
Argumen polisi adalah bahwa meminta semua pemilik bisnis dan karyawan restoran untuk mengumumkan nama mereka di depan akan mencegah kekacauan dan kekerasan.
"Ini argumen yang aneh," kata Apoorvanand. "Jika umat Hindu yang menyebabkan kekacauan, karena persepsi mereka terhadap identitas pemilik dan karyawan sebuah toko, mengapa umat Islam harus mengambil tindakan untuk mencegah agresi lebih lanjut? Dan bagaimana pengungkapan identitas pemilik dan karyawan sebuah restoran tertentu dapat menghilangkan kebingungan dari pikiran umat Hindu?" lanjutnya.
BJP gagal memperoleh suara mayoritas dan hanya mampu membentuk pemerintahan dengan dukungan dari sejumlah partai regional yang mengaku sekuler .
Diharapkan dengan jumlah anggota parlemen yang lebih sedikit di Parlemen India, BJP akan lebih tenang dan sekutu-sekutu "sekuler" barunya akan bertindak sebagai penghambat kebijakan anti-Muslim partai tersebut.
"Nyatanya harapan seperti itu tak menjadi kenyataan," tulis Apoorvanand dalam artikelnya berjudul "Why BJP’s election upset failed to halt the persecution of Muslims in India" yang dilansir Al Jazeera, Jumat 26 Juli 2024.
Hanya lebih dari sebulan setelah pembentukan pemerintahan baru, harapan-harapan tersebut telah diingkari. Pihak berwenang di negara-negara bagian yang dipimpin BJP, termasuk polisi dan administrasi sipil, telah mulai menciptakan metode-metode baru untuk melecehkan, mempermalukan, dan menyerang umat Islam setelah pemilihan umum.
Contoh terbaru adalah dari Uttar Pradesh. Negara bagian yang diperintah BJP ini mengirimkan jumlah anggota parlemen terbanyak ke Parlemen.
Awal bulan ini, polisi negara bagian itu mengeluarkan perintah yang mewajibkan restoran dan bahkan gerobak makanan pinggir jalan di sepanjang rute yang dilalui peziarah Hindu untuk mencantumkan nama-nama pemilik dan karyawan mereka di papan-papan pajangan. Rute ini setiap tahun dilalui ribuan peziarah Hindu.
Polisi mengklaim perintah tersebut diberikan untuk "membantu para peziarah" yang berjalan kaki ke tempat-tempat suci selama bulan suci Shravan untuk menghindari membeli makanan dari tempat-tempat yang mungkin menyajikan makanan yang tidak sesuai dengan perilaku suci yang harus mereka ikuti dalam ziarah mereka.
Negara bagian Uttarakhand dan Madhya Pradesh dengan cepat mengikuti dan mengeluarkan perintah serupa, yang mewajibkan semua tempat usaha mereka untuk mencantumkan nama-nama pemilik dan karyawan mereka di tempat-tempat yang mencolok.
Pihak berwenang di kota Ujjain di Madhya Pradesh, tujuan ziarah penting umat Hindu, bahkan mengatakan bahwa mereka yang menolak melaksanakan perintah tersebut akan dikenai denda yang besar.
Menurut Apoorvanand, ini tentu saja, bukan sekadar kebijakan yang tidak bersalah untuk “membantu” para peziarah Hindu mempertahankan pola makan vegetarian mereka, tetapi cara yang cerdas untuk mengidentifikasi tempat usaha yang dimiliki oleh umat Islam dan memastikan bahwa umat Hindu tidak akan menghampiri bisnis mereka.
Pihak berwenang membantah bahwa kebijakan tersebut diskriminatif terhadap bisnis Muslim, dengan mengklaim bahwa kebijakan tersebut "netral terhadap agama".
Mereka mengatakan persyaratan baru tersebut tidak menargetkan kelompok agama tertentu, tetapi gagal menjelaskan bagaimana mengetahui nama pemilik dan karyawan restoran membantu umat Hindu memutuskan apakah restoran tersebut menyajikan makanan yang sesuai dengan persyaratan diet mereka.
Pihak berwenang mengatakan bahwa kejadian sebelumnya tentang pemilik restoran yang "menyembunyikan identitas mereka" menyebabkan "kebingungan" dalam benak umat Hindu, yang pada gilirannya menyebabkan "masalah hukum dan ketertiban".
Yang dimaksud polisi dengan ini adalah bahwa beberapa pemilik bisnis Muslim memberi nama restoran mereka yang terdengar seperti Hindu, dan ketika beberapa peziarah akhirnya mengetahui bahwa pemilik atau karyawan tersebut sebenarnya Muslim, mereka melakukan kekerasan.
Argumen polisi adalah bahwa meminta semua pemilik bisnis dan karyawan restoran untuk mengumumkan nama mereka di depan akan mencegah kekacauan dan kekerasan.
"Ini argumen yang aneh," kata Apoorvanand. "Jika umat Hindu yang menyebabkan kekacauan, karena persepsi mereka terhadap identitas pemilik dan karyawan sebuah toko, mengapa umat Islam harus mengambil tindakan untuk mencegah agresi lebih lanjut? Dan bagaimana pengungkapan identitas pemilik dan karyawan sebuah restoran tertentu dapat menghilangkan kebingungan dari pikiran umat Hindu?" lanjutnya.